Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pedagang Rokok Terkait Perda KTR

- Minggu, 1 Maret 2020 | 17:29 WIB
Ribuan Pelajar di Bogor Deklarasi Generasi Anti Rokok. (Ayobogor.com/Husnul)
Ribuan Pelajar di Bogor Deklarasi Generasi Anti Rokok. (Ayobogor.com/Husnul)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR. COM -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan gugatan hak uji materi (judicial review) terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Dalam gugatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan pedagang rokok itu, MA telah menerbitkan amar putusan tolak permohonan di di laman https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ pada 17 Februari 2020.

Wali Kota Bogor Bima Arya menilai, ditolaknya gugatan uji materi yang dilayangkan pada 5 Desember 2019 lalu dan tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020 merupakan hal yang positif dan dimaknai sebagai upaya pengendalian tembakau dan gerakan hidup sehat yang sudah sesuai dengan konstitusi serta aturan yang ada.

"Ini juga berkat dukungan yang masif dari berbagai pihak dalam proses gugatan ini. Hal ini juga membuat kami lebih bersemangat Kota Bogor akan terus bergerak menuju kota yang ramah keluarga dan layak bagi anak," ujar Bima Arya.

Dukungan yang dimaksud Bima Arya datang dari Non Government Organization (NGO), aktivis anti-rokok, konsultan hukum dan daerah lain yang memiliki Perda KTR. 

“Artinya, banyak pihak yang juga mendukung penegakan Perda KTR di Kota Bogor ini, banyak pihak yang sudah mulai peduli tentang gerakan hidup sehat dan banyak pihak yang prihatin dengan angka perokok pemula yang menurut survei yada di usia 12,8 tahun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengaku bersyukur atas penolakan gugatan tersebut oleh MA. Dia berharap niat baik pemerintah dalam melindungi remaja dan anak-anak termasuk masyarakat dari potensi masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok, bisa terus mendapatkan respon baik dari warga.  

"Kami bersyukur mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Kami akan tegakan Perda ini secara konsisten. Perda dibuat sejak tahun 2012 dan direvisi 2018.  Artinya niat baik pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya rokok ini sudah direview," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bogor Alma Wiranta menjelaskan, dipastikannya putusan tersebut setelah dirinya menemui Panitera Muda TUN Mahkamah Agung, H. Ashadi pada hari senin (24/2/2020), sehingga dipastikan gugatan uji Materiil Perda KTR Kota Bogor sudah diputus oleh MA.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Manajemen Umumkan Peserta Kartu Prakerja Gelombang 21

Kamis, 23 September 2021 | 13:43 WIB

Pentingnya Skrining Pribadi Sebelum Beraktivitas

Sabtu, 4 September 2021 | 15:46 WIB

7 Motor Paling Populer di 2021

Rabu, 18 Agustus 2021 | 13:29 WIB

11 Sumber Vitamin C Alami yang Bagus Hadapi Pandemi

Selasa, 17 Agustus 2021 | 10:47 WIB

6 Penyebab Rambut Ubanan Padahal Masih Muda

Minggu, 8 Agustus 2021 | 16:58 WIB

Covid-19 Bisa Menular Lewat Makanan? Ini Faktanya

Minggu, 8 Agustus 2021 | 14:26 WIB

Dituduh Lecehkan Pembantu, Ivan Gunawan Buka Suara

Minggu, 8 Agustus 2021 | 13:16 WIB

Terpopuler

X