Begini Cara Kementan Jaga Ketahanan Pangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19

- Senin, 22 November 2021 | 17:50 WIB
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Leli Nuryati saat memberikan pemaparan pada acara webinar warta ekonomi bertajuk 'Inovasi Digitalisasi dan Pembiayaan sebagai Kunci Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'. (Dok. Humas Kementan)
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Leli Nuryati saat memberikan pemaparan pada acara webinar warta ekonomi bertajuk 'Inovasi Digitalisasi dan Pembiayaan sebagai Kunci Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'. (Dok. Humas Kementan)


BOGOR TENGAH,AYOBOGOR.COM - Tak hanya sektor ekonomi, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui Pandemi Covid-19 membuat terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan orang atau tenaga kerja.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 juga membuat terganggunya distribusi pangan karena penerapan PSBB dan penutupan wilayah secara terbatas. Bahkan, daya beli masyarakat juga menurun akibat banyak terjadinya PHK.

Baca Juga: Genjot Ekspor Nasional, bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Indonesia Eximbank

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati mengatakan, di era pandemi Covid-19 banyak tantangan yang perlu hadapi dan juga perlu kebijakan pembangunan pertanian di era digital.

Karena itu, untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, Kementan memiliki strategi pembangunan pertanian melalui lima Cara Bertindak (CB).

"CB1 peningkatan kapasitas produksi, CB2 diversifikasi pangan lokal, CB3 penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. CB4 pengembangan pertanian modern yang didalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan smart farming. CB5 gerakan tiga kali ekspor," kata Leli saat menjadi pembicara webinar warta ekonomi bertajuk “Inovasi Digitalisasi dan Pembiayaan sebagai Kunci Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”, akhir pekan lalu.

Baca Juga: Daftar Kota dan Kabupaten di Wilayah Jawa Barat Berstatus PPKM Level 3 Hingga PPKM Level 1

Dalam kesempatan tersebut, Leli juga mengatakan, Kementan saat ini tengah fokus pada sektor pembiayaan pertanian. Setidaknya ada tiga inovasi yang dilakukan Kementan untuk mendongkrak sektor pertanian dan pangan.

Pertama, kebijakan KUR sektor pertanian dengan Meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp 100 juta.

Kedua, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai Bapak Angkat (offtaker).

Ketiga, relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR.

Baca Juga: Rumah Warga di Cimanggu Kota Bogor Diserang Ratusan Ulat Bulu

"Hasilnya serapan KUR sektor pertanian per 12 November 2021 telah mencapai Rp74,47 triliun, yang disalurkan kepada lebih dari 2 juta debitur. Adapun penyaluran KUR ini mencapai 106,38 persen dari target Rp70 triliun," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi Kementan mengembangkan Agriculture War Room (AWR) berbasis AI, IoT, dan Robot Construction. Konsep itu dimanfaatkan untuk pemantauan kegiatan budidaya pertanian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.

"Lalu monitoring ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, alsintan dan lain-lain. Serta sarana pelatihan petani dan petugas hingga fokus pada sarana penyuluhan pertanian," bebernya.

Baca Juga: Tips Memilih, Merawat Dan Membersihkan Jaket Kulit Agar Tetap Memiliki Kualitas Prima  

Di tempat yang sama, Direktur Supply Chain Dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mendukung tiga pilar ketahanan pangan yang digagas Kementan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga.

Sesuai Perpres 48/2016, Perum Bulog melaksanakan kebijakan pembelian padi, jagung dan kedelai dengan ketentuan harga acuan atau HPP, dan fleksibilitas harga sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dan melakukan hak importasi bila diperlukan.

"Kita juga sudah mempunyai sistem online di seluruh Indonesia. Jadi pada saat transaksi pembelian di gudang manapun, dari pusat sudah bisa langsung memonitor dan semuanya sudah terkontrol dari kantor pusat," tutupnya.***

 

Halaman:

Editor: Wijayanti Putrisejati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CDC AS Kategorikan Indonesia Masuk Zona Hijau Covid-19

Minggu, 31 Oktober 2021 | 20:02 WIB

Manajemen Umumkan Peserta Kartu Prakerja Gelombang 21

Kamis, 23 September 2021 | 13:43 WIB

Pentingnya Skrining Pribadi Sebelum Beraktivitas

Sabtu, 4 September 2021 | 15:46 WIB

7 Motor Paling Populer di 2021

Rabu, 18 Agustus 2021 | 13:29 WIB

11 Sumber Vitamin C Alami yang Bagus Hadapi Pandemi

Selasa, 17 Agustus 2021 | 10:47 WIB

6 Penyebab Rambut Ubanan Padahal Masih Muda

Minggu, 8 Agustus 2021 | 16:58 WIB

Covid-19 Bisa Menular Lewat Makanan? Ini Faktanya

Minggu, 8 Agustus 2021 | 14:26 WIB

Denny Darko Ramal Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Minggu, 8 Agustus 2021 | 09:54 WIB
X