Bima: Banyak Catatan Kepala Daerah Terkait Omnibus Law Ciptaker

- Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:45 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Wakil Ketua Asoasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan, para kepala daerah banyak memberikan catatan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terutama terkait dengan kewenangan daerah yang berkurang.

“Kami melihat ada catatan-catatan yang harus diselesaikan lewat aturan-aturan turunannya. Seperti proses perizinan flow-nya belum jelas, karena kewenangan menetapkan amdal tidak lagi di pemerintah daerah. Tapi sejauh mana pemerintah daerah masih bisa melakukan fungsi kontrol terhadap lingkungan hidup,” ungkap Bima Arya, Sabtu (24/10/2020).

Kemudian, lanjut Bima, ada pasal tentang program strategis nasional yang bisa menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. 

“Itu juga kami belum mendapatkan penjelasan. Menurut Pak Menteri akan ada diskresi dari kepala daerah untuk membatalkan itu, tetapi ruang diskresinya di mana? Rumusannya seperti apa di peraturan pemerintahnya? Itu belum jelas,” kata Bima yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

Lalu, menurut Bima, terkait Mal Pelayanan Publik (MPP). Pasalnya banyak daerah yang sudah mengadopsi sistem percepatan layanan ini dan dinilainya berjalan dengan baik.

"Tapi sekarang ditarik lagi ke pusat melalui Online Single Submission (OSS). Sejauh mana OSS ini bisa memastikan standarnya sama. Kami di daerah sudah ada standarnya, waktunya, biayanya dan lain-lain. Kalau di tarik ke pusat gimana? Kepala BKPM menyebutkan akan dibangun sistem yang baru. Tapi kami masih belum dapat penjelasannya,” tambah Bima.

Ia juga mempertanyakan bagaimana apabila OSS itu mengizinkan berdirinya unit usaha, tetapi secara sosial kemudian ada persoalan di situ. 

“Saya melihat bahwa tujuannya baik untuk investasi. Tapi investasi itu harus dipahami bukan sekedar konteks ekonomi. Tapi harus dilihat sebagai ekosistem lingkungan, ya sosial, budaya, harus diperhatikan juga. Bukan hanya menambah pundi-pundi saja tapi ada aspek lain,” katanya.

“Intinya banyak sekali catatan dari kami para kepala daerah. Kami menyambut baik itikad atau niat dari pemerintah pusat untuk melibatkan Apeksi dalam pembahasan aturan turunannya. Segera kami akan diberikan draf dari RPP. Kemudian kami segera juga akan menyampaikan catatan kami. Di Kota Bogor kami buat catatan tentang semua klaster dalam beberapa hari ini rampung. Kita akan kompilasi dengan masukan dari seluruh Indonesia. Jadi, Apeksi ini sikapnya konstruktif. Kita kritisi pasal-pasal secara substantif,” katanya.

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Pentingnya Skrining Pribadi Sebelum Beraktivitas

Sabtu, 4 September 2021 | 15:46 WIB

7 Motor Paling Populer di 2021

Rabu, 18 Agustus 2021 | 13:29 WIB

11 Sumber Vitamin C Alami yang Bagus Hadapi Pandemi

Selasa, 17 Agustus 2021 | 10:47 WIB

6 Penyebab Rambut Ubanan Padahal Masih Muda

Minggu, 8 Agustus 2021 | 16:58 WIB

Covid-19 Bisa Menular Lewat Makanan? Ini Faktanya

Minggu, 8 Agustus 2021 | 14:26 WIB

Denny Darko Ramal Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Minggu, 8 Agustus 2021 | 09:54 WIB
X