Survei Kemendes: 89,75% Kepala Desa Menolak Adanya Mudik

- Selasa, 14 April 2020 | 14:28 WIB
Ilustrasi. (ayobogor/Husnul Khatimah)
Ilustrasi. (ayobogor/Husnul Khatimah)

JAKARTA, AYOBOGOR.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi melakukan survei terhadap kepala desa terkait mudik 2020. Hasilnya, 89,75% kepala desa tidak setuju adanya mudik tahun ini karena mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta menjelaskan, survei ini melibatkan 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 Provinsi. Periode survei dimulai sejak 10 hingga 12 April 2020.

"Populasi polling ini adalah desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hasilnya 89,75 persen kepala desa tidak setuju mudik lebaran, sisanya setuju mudik," kata Ivanovich melalui telekonferensi pers, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut dia menuturkan, jumlah sampel desa per provinsi sesuai dengan proporsi jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) per 8 April 2020 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sampel desa diambil secara acak di tiap provinsi dengan margin eror sekitar 1,31 persen.

"Mudik tentu saja hampir dilakukan seluruh wilayah di Indonesia, tetapi yang paling banyak dilakukan oleh warga dari desa-desa yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Ada aspek sosial budaya yang kuat terkait mudik ini," jelasnya.

Dari survei itu, alasan utama kepala desa menolak adanya mudik lantaran alasan kesehatan sebesar 88,38 persen, alasan sosial sebesar 45,51 persen dan alasan ekonomi sebesar 43,18 persen.

"Jadi fakta ini aspirasi kepala desa. Ini perlu diketahui oleh warga yang di kota-kota agar tidak mudik lebaran 2020," katanya.
 

Editor: Andres Fatubun

Tags

Terkini

Terpopuler

X