Perda KTR Bogor Dinilai Tekan Hak Berusaha Pedagang

- Kamis, 6 Februari 2020 | 19:15 WIB
Diskusi Publik bertema “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor” yang diadakan oleh Bogor Connection, Kamis (6/2/2020). (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)
Diskusi Publik bertema “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor” yang diadakan oleh Bogor Connection, Kamis (6/2/2020). (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR UTARA, AYOBOGOR.COM -- Industri hasil tembakau menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp43,6 miliar sepanjang 2019 di Kota Bogor. Kendati demikian, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di daerah ini dinilai menekan hak berusaha pedagang.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah pedagang mengajukan gugatan (judicial review) Perda KTR Bogor yang telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020. Uji materi ini menjadi sebuah langkah akhir dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan, dan pihak yang terdampak lainnya.

Muaz HD, anggota DPRD Kota Bogor yang juga yang merupakan salah satu anggota Pansus Perda KTR Bogor mengapresiasi langkah para pedagang yang melakukan gugatan.

"Pedagang melakukan hak konstitusi mereka, saya pribadi senang, karena bukan lewat jalur-jalur yang menjurus chaos," ujar Muaz dalam Diskusi Publik "Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor" di Hancock Cafe & Resto, Kamis (6/2/2020).

Dia menuturkan, pada prinsipnya Perda KTR ini bukan lahir dari pandangan anti rokok, melainkan mengatur tempat atau fasilitas bebas rokok yang belum dipenuhi Pemkot Bogor.

"Memang di sisi lain harus menyediakan tempat bagi perokok,” kata Muaz.

Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini pun membocorkan bahwa DPRD Kota Bogor juga akan melaksanakan Pansus Pencabutan Perda. Harapannya perda-perda yang selama ini justru mengundang polemik dan meresahkan masyarakat dapat dievaluasi.

“Saya memahami keresahan, ketakutan dan efek yang ditimbulkan. Mudahan-mudahan ke depan, apa yang dihasilkan legislatif bisa berjalan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Muaz.

AYO BACA : Kawal Judicial Review Perda KTR, Bogor Connection Gelar Diskusi Publik

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Terpopuler

X