Jabodetabek Bakal Berbeda Soal Peraturan Jasa Transportasi Daring

- Selasa, 21 Maret 2017 | 20:10 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Daerah se-Jabodetabek bakal memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lain terkait pengelolaan jasa transportasi daring.

Hal tesebut diungkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, selepas telekonferensi di Markas Polresta Bogor, Selasa (21/3/2017).

Dituturkan Bima, Bogor, bersama Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan penataan jasa transportasi daring melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT).

"Barusan ada arahan dari Kapolri, Menkominfo, dan Menteri Perhubungan, intinya khusus untuk Bogor, masuk ditata oleh BPTJ. Kalau yang lain itu ditata oleh provinsi. Tapi kalau di Jabodetabek terkait dengan kuota, kemudian tarif, dan layanan-layanan lainnya ini (ditentukan) oleh BPTJ," kata Bima kepada wartawan.

Ia menuturkan, aturan main tersebut tak hanya berlaku bagi jasa transportasi daring beroda empat. Jasa transportasi daring roda dua, yang notabene belum diatur dalam Undang-Undang, bakal turut diatur.

"Termasuk roda dua, (oleh) BPTJ. Tapi sekarang kita ingin mempercepat pengaturan roda dua. Karena perosalan utamanya ada di roda dua," terangnya.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi payung hukum aturan jasa transportasi daring tengah berada dalam tahap revisi. Permenhub tersebut direncanakan bakal mulai efektif berlaku per-1 April. (Hengky Sulaksono)

Editor: Andres Fatubun

Tags

Terkini

Terpopuler

X