Curhat Soal Transportasi Daring, Sopir Angkot Sambangi Kantor DPRD

- Senin, 20 Maret 2017 | 15:49 WIB
Perwakilan sopir angkot bersama Organda Kabupaten Bogor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Selasa (20/3/2017) siang. Hengky Sulaksono/AyoBandung.
Perwakilan sopir angkot bersama Organda Kabupaten Bogor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Selasa (20/3/2017) siang. Hengky Sulaksono/AyoBandung.

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Sejumlah perwakilan sopir angkutan umum alias angkot bersama Organda Kabupaten Bogor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Selasa (20/3/2017) siang.

Kedatangan para sopir dimaksudkan mencurahkan isi hati mereka dalam sebuah audiensi terkait kehadiran transportasi berbasis aplikasi daring yang sejauh ini dinilai tidak resmi dan berdampak pada menipisnya pemasukan mereka.

Sebelumya, para sopir angkot trayek Citereup-Pasar Anyar (08) dikabarkan bakal menggelar aksi mogok Senin (20/3/3017) ini. Pantauan AyoBogor, beberapa pengemudi angkot melakukan sweeping terhadap angkutan lain yang masih beroperasi. Kendati demikian, terpantau sejumlah angkot 08 masih mengangkut penumpang di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Ketua Organda Kabupaten Bandung, Gunawan, menuturkan penurunan pendapatan para sopir angkot ini berkisar sekira 30%. Penurunan terjadi lantaran sejumlah warga Kabupaten Bogor lebih memilih menggunakan jasa transportasi daring.

"Penurunannya drastis. Pertama kita dihantam motor (pribadi). Oke lah motor kita sma-sama tahu kalau kita semua punya motor. Sekarang ditambah lagi dengan (transportasi) online," kata Gunawan kepada waratawan selepas audiensi, Senin (20/3/2017).

Dalam audiensi tersebut, Organda meminta pemerintah segera mengatur regulasi peredaran jasa transportasi daring. Gunawan menilai belum jelasnya regulasi soal jasa transportasi daring ini merugikan bagi pengelola angkot.

"Memang benar ini (transportasi daring) sudah diatur, masih dibahas. Tapi sebelum diatur, kan, mereka tidak resmi. Kalau kami mati KIR ditindak, tapi kalau mereka gimana? Ada diskriminasi seperti itu," sebutnya.

Kepala Seksi Multi Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Joko Handrianto menjelaskan, regulasi terkait jasa transportasi daring ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2016. Saat ini, sebutnya, Permenhub tersebut tengah direvisi.

"Ada 11 poin revisi. Dalam Permenhub, namanya angkutan sewa khusus, bukan taksi atau ojek online. Direncanakan mulai berlaku 1 April mendatang," sebutnya.

Halaman:

Editor: Andres Fatubun

Tags

Terkini

Terpopuler

X