Dewan Minta Dishub Koordinasi dengan Satpol PP Tindak Truk Langgar Jam Operasional di Kabupaten Bogor

- Rabu, 23 Maret 2022 | 20:07 WIB
ilustrasi truk (pixabay)
ilustrasi truk (pixabay)

CIBINONG,AYOBOGOR.COM– Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Tomawi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bisa menindak para sopir truk yang nekat melanggar aturan jam operasional.

Sebagaimana diketahui, per 1 Januari 2022 lalu sudah diberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 120 Tahun 2021 tentang jam operasional truk tambang. Dimana dalam aturan tersebut waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

Namun faktanya, sampai saat ini masih banyak truk tambang yang melanggar aturan jam operasional tersebut.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Bogor Rabu 23 Maret 2022: Masih Diwarnai Hujan Petir

“Kan Dishub bisa koordinasi dengan Satpol PP, Polres, gunakan itu Undang-Undang no 22 tentang lalu-lintas, sanksinya didalamnya sudah ada. Agar sanksi yang ditegakan juga berdampak jera kepada para pelanggarnya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari suarabogor.id.

Ia menambahkan, dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, satu Kecamatan yaitu Gunung Sindur sudah berjalan selama 5 tahun bisa membatasi jam operasional truk tambang dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.

“Masyarakat dengan Pemerintah Kecamatan dan para pengusaha tambang, sudah berkoordinasi bahkan bersinergi, jadi tronton tidak bisa lewat sebelum jam operasionalnya, masyarakat dibantu oleh muspika,” terangnya.

Baca Juga: Fakta Menarik! Selain Modern Yamaha Fazzio Juga Irit

Tohawi sapaan akrabnya menegaskan, Perbup 120 tahun 2021 itu sudah sangat bagus dan tepat, namun penerapan di lapangan dari para petugas masih kurang.

Halaman:

Editor: Wijayanti Putrisejati

Sumber: suarabogor.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X