Tekan Potensi Penyebaran Covid-19 Varian Omicron, Pemkot Bogor Bentuk Tim Gakkumdu

- Senin, 24 Januari 2022 | 12:24 WIB
Petugas gabungan saat melakukan apel kesiapsiagaan pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron di Kota Bogor.  (Yogi Faisal/Pemkot Bogor)
Petugas gabungan saat melakukan apel kesiapsiagaan pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron di Kota Bogor. (Yogi Faisal/Pemkot Bogor)

AYOBOGOR.COM - Tingkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Pemkot Bogor bentuk tim penegak hukum terpadu (Gakkumdu).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Sekti Anggraini mengatakan, pembentukan Gakkumdu ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Tim Gakkumdu sendiri terdiri sari tim gabungan TNI, Polri, Satpol-PP dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Nantinya tim gabungan tersebut akan melakukan sosialisasi, pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan.

Baca Juga: Mulai Hari ini Biskita Transpakuan Kembali Beroperasi, Tarifnya Masih Gratis Loh

"Ini semua kami lakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan. Baik itu dari segi pencegahan, peringatan hingga penegakan hukum," katanya, Senin 24 Januari 2022.

Sekti menjelaskan, dalam melakukan tugasnya Tim Gakkumdu nantinya akan memilah dan memilih mana pelanggaran yang masih bisa diberikan peringatan dan mana yang bisa diproses hukum. Sehingga, semua anggota akan saling berkoordinasi untuk menegkan aturan terkait protokol kesehatan.

"Karena walau bagaimanapun saat penegakan hukum dilakukan, akan berdampak pada tingkat kepatuhan. Jadi semacam memberikan efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan," tegasnya.

Baca Juga: Relawan Jawara dan UMKM Bogor Raya Siap Dukung RK di Bursa Pilpres 2024 Mendatang

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan penegakan hukum terkait protokol kesehatan ini memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya UU Kesehatan, tetapi juga bisa terkait berita bohong hingga pelanggaran Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri).

Halaman:

Editor: Andres Fatubun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X