Bakal Dipakai untuk Rusun Anggota Polri, Puluhan Warga di Cibalagung Bakal Digusur

- Kamis, 25 November 2021 | 17:36 WIB
Potret lokasi rencana pembangunan rumah susun untuk anggota aktif Polri, di RT 2 RW 3, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.  (Ayobogor.com/Yogi Faisal)
Potret lokasi rencana pembangunan rumah susun untuk anggota aktif Polri, di RT 2 RW 3, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. (Ayobogor.com/Yogi Faisal)

BOGOR BARAT,AYOBOGOR.COM - Puluhan warga di RT 2 RW 3, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat merasa resah. Lantaran rumah-rumah yang mereka tinggali selama puluhan tahun tersebut terancam digusur.

Sebab rencananya, lahan seluas 8000 meter itu beserta eks Kantor Polsek Ciomas di Jalan Cibalagung bakal disulap menjadi rumah susun untuk anggota aktif Polri.

Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Pasir Kuda, M Yusuf mengatakan, awalnya lahan yang ada di kawasan tersebut, termasuk lahan eks kantor Polsek Ciomas merupakan lahan milik Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga: Menikmati Kuliner Legendaris Jalan Surya Kencana Sambil Berswafoto 

Namun lahan tersebut belakangan ini dikuasai Polresta Bogor Kota setelah menerima Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 18 dari Kementan.

Tepatnya pada Maret 2018, Polresta Bogor Kota mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas, yang disetujui Kementan pada Mei 2018.

 Saat SHP Nomor 18 tahun 2020 keluar, tanah yang di Cibalagung dengan luas 8.686 meter persegi itu akan digunakan untuk rumah susun untuk anggota Polri aktif. Dan warga di dua RT yang ada di sekitarnya juga kena," katanya, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: Jawab Keresahan Publik, BRIN Kaji Dampak Glow Terhadap Koleksi Flora dan Fauna Kebun Raya Bogor 

Setelah keluar SHP sambung Yusuf, pihak Polresta Bogor Kota menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat peringatan pertama dan kedua bagi warga sekitar agar segera pindah pada Oktober 2020 dan November 2020.

 Surat tersebut meminta warga untuk segera mengosongkan rumahnya yang dimaksud dalam SHP Nomor 18, karena disebut bakal segera dibangun barak Dalmas Sat Sabhara Polresta Bogor Kota.

 "Kami diminta untuk meninggalkan rumah yang sudah puluhan tahun kami tempati. Karena dianggap kami tidak punya alas hak," ucapnya. 

 Baca Juga: Mengintip Beragam Produk Olahan Kampung Herbal di Kecamatan Gunungputri Bogor

Karena adanya surat perintah untuk mengosongkan lahan dan bangunan tersebut, warga terdampak sempat menemui pimpinan Polresta Bogor Kota.

Dirinya bersama warga juga bukannya tidak pernah mengupayakan untuk memiliki alas hak sertifikat atas rumah yang ditempati. 

 Ia mengaku sejak tahun 2000-an, warga pernah meminta untuk sertifikasi namun tidak pernah diterima. Karena menurutnya, sejak awal dia menempati bangunan tersebut merupakan tanah dan bangunan milik Belanda.

Baca Juga: Kebijakan Penghapusan Denda Pajak, Realisasi PBB Kota Bogor Justru Lampaui Target 

Baru kemudian dikuasai Kementerian Pertanian melalui Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (sekarang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian).

Dirinya berharap, ada kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga terdampak. Mengingat warga sekitar sudah menjaga dan merawat lahan dan bangunan tersebut sejak masa peralihan di era Belanda.

"Intinya kami meminta 55 Kepala Keluarga (KK) di RT saya ini mendapatkan kompensasi. Karena sudah menempati lahan itu puluhan tahun," ujarnya.

 Baca Juga: Banyak Anggaran Program Prioritas Dipangkas, DPRD Tagih Penjelasan Pemkot Bogor

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memgakui memang ada rencana Polresta Bogor Kota untuk membangun rumah susun untuk anggota Polri. Hal itu dilakukan setelah pengajuan permohonan pengalihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas, disetujui Kementan.

"Iyah betul. Alhamdulillah dapat dari Mabes Polri dan disetujui Kementan," ucapnya.

Susatyo mengatakan pembangunan tersebut sudah disosialisasikan kepada warga sekitar sejak satu bulan lalu. 

Pihaknya mengaku akan mencarikan solusi terbaik untuk warga. Karena, dengan adanya pembangunan rumah susun untuk anggota Polri aktif itu sejumlah warga akan terkena penggusuran. 

"Ya, kita akan carikan solusinya," ujarnya.***

Halaman:

Editor: Wijayanti Putrisejati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Batal Naik, UMK Kabupaten Bogor Masih Rp4.217.206

Rabu, 1 Desember 2021 | 16:18 WIB

Rendah, Serapan Anggaran Pemkot Bogor Baru 63 Persen

Jumat, 26 November 2021 | 16:43 WIB
X