Kerap Menimbulkan Masalah, DPRD Kota Bogor 'Pelototi' Pendataan Aset Daerah

- Selasa, 7 September 2021 | 13:44 WIB
Kerap Menimbulkan Masalah, DPRD Kota Bogor 'Pelototi' Pendataan Aset Daerah (Dok Humpropub DPRD Kota Bogor)
Kerap Menimbulkan Masalah, DPRD Kota Bogor 'Pelototi' Pendataan Aset Daerah (Dok Humpropub DPRD Kota Bogor)

TANAHSAREAL, AYOBOGOR - Persoalan aset daerah nampaknya tengah menjadi sorotan jajaran DPRD Kota Bogor. Bahkan para wakil rakyat Kota Bogor itu meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan penertiban dan pencatatan terkait keberadaan aset daerah di sejumlah wilayah.
 
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan mengatakan, selama ini pihaknya kerap kali mendapatkan temuan adanya aset Pemkot Bogor yang dikuasai pihak ketiga.
 
"Cukup banyak aset milik daerah yang dikuasai pihak ketiga. Ini kan harus jadi perhatian. Apalagi aset-aset yang dikuasai pihak ketiga itu tidak berkontribusi pada pendapatan daerah," katanya, Selasa 7 September 2021.
 
Anita mendorong Pemkot Bogor agar sesegera mungkin melakukan pendataan terhadap aset-aset milik Kota Bogor. Khususnya aset yang berpotensi menjadi sumber retribusi pendapatan daerah.
 
"Aset daerah itu kan seharusnya benar-benar diawasi dan dilindungi dengan kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak terjadi hal-hal yang sulit dikemudian hari," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Anita mengungkapkan Komisi I akan semakin ketat mengawasi dan memonitor pengamanan aset-aset di Kota Bogor.
 
"Tujuan kita adalah mengembalikan semua proses ke jalur yang benar pada hukum yang mengikat. Serta merapihkan semua perjanjian terkait aset dengan pihak ketiga," tegasnya.
 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan digitalisasi aset milik Pemkot Bogor. saat ini digitalisasi aset sudah mulai berjalan dan ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.
 
Aset daerah baik berupa kendaraan maupun perlengkapan kantor tentunya harus dijaga dengan baik. Mengingat pembeliannya dilakukan menggunakan uang rakyat.
 
"Namanya aset daerah tentunya harus dijaga. Apalagi itu kan uang negara dan uang rakyat jadi harus benar-benar didata. Makannya kami mulai jajaki pendataan aset daerah berbasis digital untuk lebih memudahkan," katanya.
 
Meski belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor menerapkan konsep digitalisasi aset, namun secara perlahan sejumlah OPD tersebut mulai melakukan pendataan.
 
"Memang belum semua dinas menerapkan, tapi yang jelas para dinas sudah mulai melakukan pendataan aset daerah secara perlahan-lahan. Seperti meja, bangku, lemari, komputer dan perlengkapan lainnya," ujarnya.
 
Menurutnya permasalahan aset tidak hanya menjadi tanggungjawab dari BKAD semata. Namun tanggungjawab seluruh OPD yanga da di lingkungan pemerintah Kota Bogor.
 
Sebab hanya kantor-kantor pemerintahan masing-masing yang lebih faham dan hafal asetnya sendiri. Dari mulai perlengkapannya kantor hingga kendaraan dinas.
 
"Makannya kami minta kepada dinas, kantor kelurahan, kantor kecamatan dan instansi pemerintah lainnya di Kota Bogor agar mulai melakukan digitalisasi aset di kantornya masing-masing," pintanya. 
 
Dilokasi yang sama, Kabag Hukum dan HAM Alma Wiranta menyampaikan, ada empat hal pemetaan aset dalam perspektif regulasi di Kota Bogor.
 
Pertama penataan aset berdasarkan perda nomor 2 tahun 2018, kedua kekosongan hukum terhadap aset yang tidak didata maupun aset yang dipermasalahkan karena adanya PKS yang tidak terevaluasi, ketiga adanya pemulihan aset dari persoalan gugatan secara litigasi di Pengadilan dan keempat adanya kehilangan aset karena hibah, perpindahan ke pihak lain (BUMD) dan pembiaran.
 
"Kasus-kasus yang terjadi biasanya seputar 4 hal yang saya sampaikan, oleh karenanya dalam menyikapi persoalan aset harus tau duduk persoalannya," pungkasnya

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Terkini

Terpopuler

X